Post Top Ad

CARI INFORMASI DISINI

Soal Nonton Bareng, Panglima Katakan Karena Jihad

Soekarno pernah berkata agar jangan melupakan sejarah. Sepertinya Jendral  Gatot Nurmayanto belajar dari kata itu. Bahkan dengan tegas dia mengatakan kegiatan tersebut sudah terlaksana dan tak ada yang merasa dipaksa.

"Sudah terlaksana kok. Saya tanya ada yang dipaksa nggak, nggak ada? Tidak ada yang memaksakan," kata Gatot usai acara pertemuan dengan para purnawirawan TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (22/9/2017) sebagaimana yang diberitakan detik.com

Gatot menambahkan, terkait pemutaran film tersebut di internal TNI adalah keputusannya agar para prajurit menonton. Menurutnya, hal itu tetap dilakukan karena Presiden Joko Widodo tidak melarang.

Baca : Panglima TNI Nonton Bareng Film G 30S/PKI Belajar dari Soekarno


"Kalau prajurit saya itu urusan saya. Ya memang harus dipaksa. Menhan tidak punya kewenangan terhadap saya. Kendali saya hanya dari Presiden garisnya. Saya katakan tidak bisa mempengaruhi saya kecuali presiden. Itu prajurit saya kok," ujarnya.

Dia mengatakan pemutaran itu dilakukan karena sejak 2008 sejarah G30S/PKI sudah tak dimasukkan dalam pelajaran. Gatot mengatakan pemutaran tersebut dilakukan untuk mewaspadai terulangnya peristiwa kelam tersebut.

"Sejarah kan cenderung berulang. Kalau berulang kan kasihan bangsa ini. Saya mengajak dan mengingatkan agar jangan sampai peristiwa ini terulang kembali. Orang mempersepsikan lainnya ya silakan saja. Haknya beda-beda kok nggak masalah. Saya tidak akan menanggapi itu. Yang penting saya kerjakan," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Menhan Ryamizard Ryacudu tidak melarang siapa pun menonton film G30S/PKI. film tersebut sebenarnya sarat pelajaran bagi masyarakat Indonesia. Dengan begitu, menurutnya, siapa pun boleh menonton film G30S/PKI tanpa ada paksaan.

"Asal film itu sesuai dengan kenyataan nggak apa-apa, itu pelajaran bagi kita semua. Tapi ya yang nonton siapa aja. Siapa yang mau nonton, tonton aja, nggak usah dipaksa-paksa," kata Ryamizard saat ditemui seusai rapat koordinasi khusus di kantor Kemenko Polhukam, Jalan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (20/9). Sumber (Detik)