Jika Aleksis Ditutup, Renungan ini Tak Berfikir Dosa
Pemerintah DKI Jakarta menolak permohonana tanda daftar usaha pariwisata (TDUP) Hotel Alexis dan Griya Pijat Alexis.
Penolakan terhadap permohonan TDUP Alexis ini tertuang dalam surat bernomor 68661-1.858.8. Surat bertanggal 27 Oktober 2017 serta ditandatangani oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta Edy Junaedi. Foto surat itu beredar di kalangan jurnalis.
Sebagaimana yang diberitakan detik, Alexis mengajukan TDUP untuk hotel lewat aplikasi online ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta dengan nomor registrasi 60U0HG. Sedangkan permohonan TDUP griya pijat diajukan ke kantor unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Pademangan dengan nomor registrasi Z35DNU.
Atas hebohnya ketegasan pemrov DKI itu, ciutan dari berbagai netizen pun menggema. Salahsatunya dianggap sebagai ketegasan dari Gubernur Baru DKI Jakarta, Anis Baswedan dan Wakilnya, sandiaga Uno. Diantaranya terangkup dalam kutipan renungan berikut.
"Permohonan tanda daftar usaha pariwisata (TDUP) Hotel Alexis dan Griya Pijat Alexis belum dapat diproses," demikian petikan jawaban Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemprov DKIAda sebahagian orang di republik ini yg begitu beruntung (sebahagian besar tentu tidak). Saking "beruntungnya", mereka bisa hari ini sarapan di jkt, makan malamnya di tokyo besoknya makan siang di miami USA.
Mereka datang dari golongan kaya bahkan beberapa dari mereka datang dari golongan super kaya. Kekayaan mereka didapat dari hal-hal yang tidak melanggar hukum (meski ada juga yg tidak). Mereka juga adalah pembayar pajak.
Dengan keberuntungan(baca:kekayaan) yg mereka punya, uang bukanlah masalah. Selama mereka suka, mereka bayar. Golongan inilah yg menjadi pelanggan layanan "jasa" aleksis baik jasa hotel, karaoke, spa maupun griya pijat. Orang2x yang yg bersedia bayar puluhan juta bahkan ratusan juta dlm sekali kunjungannya ke aleksis hanya untuk "hang out" atau "having fun" bersama kawan2xnya.
Terlepas dari "kesenangan" apa yg mereka dapat di aleksis hingga rela mengeluarkan puluhan bahkan ratusan juta dalam semalam, mereka2x ini harusnya "dipagari". Dipagari artinya sebisa mungkin jangan sampai membelanjakan uangnya di luar negeri. Karena setiap sen yg mereka belanjakan di LN itu berarti melayangnya devisa.
Aleksis pertahunnya memberikan 30 milyar lebih pendapatan asli daerah (pad) untuk pemprop DKI (sila search di google). Artinya keuntungan bersih aleksis mencapai lebih dari 300 milyar per tahun. (Tentu ini bila pihak aleksis jujur dalam mengisi form pajak. Bila tidak pasti lebih.)
Mari kita bicara 300 milar rupiah per tahun. Artinya bila aleksis ditutup, 300 milyar per tahun ini bisa pindah ke mana mana. Bisa ke thailand, philippines, singapore, australia, US atau belahan dunia lainnya.
Ini tentu dilema. Di satu sisi keberadaan aleksis sangat bertentangan dengan moralitas kita, di sisi lain kita tidak bisa melarang orang2x "beruntung" ini untuk tidak membelanjakan uangnya untuk apapun yg dia suka.
Tapi mungkin kita bisa belajar dari negara tetangga Malaysia tentang bagaimana mereka get deal with (menghadapi) perjudian. Otoritas malaysia sangat sadar bahwa mereka tidak dapat melarang warganya yg kaya-kaya untuk tidak berjudi ke luar negeri. Itu kemudian mengapa Malaysia yg notabene adalah negara yg relijius, malah mengijinkan berdirinya kawasan perjudian di Genting highland. Yang penting diberlakukan regulasi agar keberadaan Genting tidak merusak tatanan dan menyebabkan implikasi sosial lainnya bagi penduduk melayu.
Namun bagaimanapun Anies baswedan si gubernur baru telah mengambil keputusan, aleksis ditutup!
Apakah sebuah kebijakan yang bijak?!?
Silahkan anda menilai sendiri.
Tapi menurut saya tidak.
Kebijakan yang benar mungkin iya.
Kebijakan yang bijak?!? Sekali lagi tidak!
Benar tidak selamanya bijak.
Dan bijak belum tentu benar.
Selamat berpikir!!!
"Jangan lupa seruput kopi," tutupnya.
Penolakan terhadap permohonan TDUP Alexis ini tertuang dalam surat bernomor 68661-1.858.8. Surat bertanggal 27 Oktober 2017 serta ditandatangani oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta Edy Junaedi. Foto surat itu beredar di kalangan jurnalis.
Atas hebohnya ketegasan pemrov DKI itu, ciutan dari berbagai netizen pun menggema. Salahsatunya dianggap sebagai ketegasan dari Gubernur Baru DKI Jakarta, Anis Baswedan dan Wakilnya, sandiaga Uno. Diantaranya terangkup dalam kutipan renungan berikut.
"Permohonan tanda daftar usaha pariwisata (TDUP) Hotel Alexis dan Griya Pijat Alexis belum dapat diproses," demikian petikan jawaban Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemprov DKIAda sebahagian orang di republik ini yg begitu beruntung (sebahagian besar tentu tidak). Saking "beruntungnya", mereka bisa hari ini sarapan di jkt, makan malamnya di tokyo besoknya makan siang di miami USA.
Baca :
Harapan si Cantik Soal Hotel Aleksis, Nomor Bikin Meransang
Syurga Dunia Aleksis Bikin Pikiran ingin Cepat Mati
Tangis Para Terapis Hotel Aleksis Gara-gara Siapa?
Mereka datang dari golongan kaya bahkan beberapa dari mereka datang dari golongan super kaya. Kekayaan mereka didapat dari hal-hal yang tidak melanggar hukum (meski ada juga yg tidak). Mereka juga adalah pembayar pajak.
Dengan keberuntungan(baca:kekayaan) yg mereka punya, uang bukanlah masalah. Selama mereka suka, mereka bayar. Golongan inilah yg menjadi pelanggan layanan "jasa" aleksis baik jasa hotel, karaoke, spa maupun griya pijat. Orang2x yang yg bersedia bayar puluhan juta bahkan ratusan juta dlm sekali kunjungannya ke aleksis hanya untuk "hang out" atau "having fun" bersama kawan2xnya.
Terlepas dari "kesenangan" apa yg mereka dapat di aleksis hingga rela mengeluarkan puluhan bahkan ratusan juta dalam semalam, mereka2x ini harusnya "dipagari". Dipagari artinya sebisa mungkin jangan sampai membelanjakan uangnya di luar negeri. Karena setiap sen yg mereka belanjakan di LN itu berarti melayangnya devisa.
Aleksis pertahunnya memberikan 30 milyar lebih pendapatan asli daerah (pad) untuk pemprop DKI (sila search di google). Artinya keuntungan bersih aleksis mencapai lebih dari 300 milyar per tahun. (Tentu ini bila pihak aleksis jujur dalam mengisi form pajak. Bila tidak pasti lebih.)
Mari kita bicara 300 milar rupiah per tahun. Artinya bila aleksis ditutup, 300 milyar per tahun ini bisa pindah ke mana mana. Bisa ke thailand, philippines, singapore, australia, US atau belahan dunia lainnya.
Ini tentu dilema. Di satu sisi keberadaan aleksis sangat bertentangan dengan moralitas kita, di sisi lain kita tidak bisa melarang orang2x "beruntung" ini untuk tidak membelanjakan uangnya untuk apapun yg dia suka.
Tapi mungkin kita bisa belajar dari negara tetangga Malaysia tentang bagaimana mereka get deal with (menghadapi) perjudian. Otoritas malaysia sangat sadar bahwa mereka tidak dapat melarang warganya yg kaya-kaya untuk tidak berjudi ke luar negeri. Itu kemudian mengapa Malaysia yg notabene adalah negara yg relijius, malah mengijinkan berdirinya kawasan perjudian di Genting highland. Yang penting diberlakukan regulasi agar keberadaan Genting tidak merusak tatanan dan menyebabkan implikasi sosial lainnya bagi penduduk melayu.
Namun bagaimanapun Anies baswedan si gubernur baru telah mengambil keputusan, aleksis ditutup!
Apakah sebuah kebijakan yang bijak?!?
Silahkan anda menilai sendiri.
Tapi menurut saya tidak.
Kebijakan yang benar mungkin iya.
Kebijakan yang bijak?!? Sekali lagi tidak!
Benar tidak selamanya bijak.
Dan bijak belum tentu benar.
Selamat berpikir!!!
"Jangan lupa seruput kopi," tutupnya.
