Bau Suap Di Universitas ini Busuk atau Harum ya? Kayaknya...

RILIS.ID, Bandung— Kabar tak sedap datang dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung. Proses pemilihan rektor yang berlarut-larut dan tertunda beberapa kali diwarnai dugaan suap senilai Rp10 miliar.

"Suap itu ada dan nilainya mencapai Rp10 miliar," teriak seorang pengunjuk rasa dari elemen kampus Unpad, Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, pekan lalu. Sampai saat ini civitas akademika dan juga organisasi ekstra kampus terus menggelar unjuk rasa yang menuntut Ketua Majelis Wali Amanat (MWA) Unpad Rudiantara untuk segera melangsungkan pemilihan rektor secara transparan. Mereka juga menuntut alasan Rudiantara menunda pemilihan rektor sampai tiga kali.

"Karena ini sudah menyangkut nama baik Unpad dan bisa merusak citra kampus, kami minta KPK untuk mengusut dugaan suap ini. Biar clear," kata seorang pengunjuk rasa.

Rudiantara sebelumnya memutuskan untuk menunda pemilihan rektor Unpad 2019-2024 hingga maksimal 13 Januari 2019. "Dalam proses ini, sampai dengan tadi ada dinamika. Bukan karena pengaduan atau isu yang menyangkut calon rektor, tapi karena lebih ke proses sehingga harus di-review kembali.

Kami ingin semua transparan dan fair agar hasilnya juga good governance," ujarnya beberapa waktu lalu. Ada tiga kandidat yang bertarung dalam pemilihan rektor Unpad, masing-masing Atip Latipulhayat, Aldrin Herwany dan Obsatar Sinaga. Ketiga calon rektor Unpad tersebut sudah membacakan gagasannya di depan dewan profesor, mahasiswa dan alumni di Bale Sawala, Gedung Rektorat Unpad.

Namun setelah muncul isu tak sedap pada salah satu calon rektor, pemilihan rektor pun yang sudah mengerucut pada tiga nama terhenti. Menyikapi kontroversi yang terjadi, Menristeksikti saat berkunjung ke Bandung Kamis 11 Oktober 2018 mengatakan, akan melakukan evaluasi pada proses pemilihan Rektor Unpad sebelum menggunakan hak pilihnya.

Ia ingin memastikan semua proses pemilihan dilakukan sesuai aturan. "Pemilihan rektor (Unpad) harus kita evaluasi dulu. Sebelum kita melakukan proses pemilihan, kita ingin cek dalam proses pemilihan 3 besar ini apakah sudah melewati proses yang benar," katanya seperti disitat Pikiran Rakyat.

Ia menegaskan, jika semua proses pemilihan itu dilakukan dengan benar, proses pemilihan ini dilanjutkan ke tahap selanjunya yaitu pemilihan dan penetapan Rektor Unpad periode 2019-2024. Perwakilan Aliansi Peduli Unpad, Andreas menuding molornya agenda pilrek disengaja. Dia mengatakan, tiga calon rektor yang sudah lolos seleksi tidak dikehendaki oleh ketua MWA.

Menurutnya, ketua MWA menginginkan rektor petahana kembali memimpin Unpad. "Sejelek apapun track record tiga calon rektor yang lolos seleksi, pasti dari mereka ada yang terbaik dan catatan bersih, " tandasnya.

Namun demikian dirinya berharap rektor yang terpilih adalah benar-benar kandidat terbaik, memiliki prestasi yang positif tanpa ada track record yang menurunkan citra baik universitas. "Sejelek apapun pasti ada yang terbaik Saya harap yang terpilih adalah benar-benar yang terbaik minum dengan catatan yang dapat memalukan universitas," pungkasnya.

Sementara itu, Sekretaris Eksekutif MWA Erri N Megantara mengatakan, salah satu faktor yang membuat proses penetapan rektor Unpad terkatung-katung adalah tidak tegasnya Rudiantara selaku ketua MWA Unpad. Menurut Erri, Rudiantara terlalu sibuk dengan pekerjaannya sebagai menteri Komunikasi dan Informasi di Jakarta.

“Selama ini selalu saya yang turun. Harapan kami ketua juga menginformasikan kepada anggota (terkait proses pemilihan rektor). Anggota tidak pernah dikasih tahu progresnya sampai dimana,” jelasnya.

Meski demikian, selaku bagian dari MWA, Erri optimistis bahwa rektor Unpad bakal terpilih sebelum tenggat waktu 13 Januari 2018 mendatang sesuai kesepakatan.

“Semua harus bersatu, pilrek ini harus segera mendapatkan titik terang, jangan terlalu lama berdilema karena akan menjatuhkan citra universitas, segera tetapkan calon yang terbaik,” imbuhnya.